Text Size

Surat Keputusan Rektor Perguruan Tinggi Swasta sebagai Objek Peradilan Tata Usaha Negara

Oleh:

Shinta Puspasari, S.H.

Email: Alamat surel ini dilindungi dari robot spam. Anda perlu mengaktifkan JavaScript untuk melihatnya @ymail.com

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pengadilan yang berfungsi untuk melakukan kontrol/ pengawsan terbatas terhadap perbuatan pemerintah mengenai aspek-aspek hukumnya, artinya mengadakan pengawasan apakah pada penentuan tentang kepentingan umum oleh pemerintah itu tidak mengurangi hak-hak individu yang adil secara tidak seimbang. Dengan demikian pada dasarnya subjek hukum dari PTUN berdasarkan Pasal terdiri atas penggugat, dalam hal ini perorangan dan badan hukum perdata yang bukan milik publik, dan tergugat, dalam hal ini Badan/Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya dan/atau dilimpahkan kepadanya.

Pengajuan suatu gugatan di PTUN harus memenuhi syarat-syarat sebagai objek gugatan TUN sesuai dengan yang dimaksudkan pada UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 1 angka 9 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut:

  1. Keputusan TUN Positif, yaitu keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit (sudah terjadi), individual (ditujukkan pada orang/badan hukum tertentu) dan final (sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) yang menimbulkan akibat hukum bagi perorangan atau Badan Hukum Perdata.
  2. Keputusan TUN Fiktif, yaitu keputusan yang timbul akibat badan/Pejabat TUN tidak mengeluarkan suatu keputusan yang menjadi kewajibannya sehingga mengakibatkan kerugian bagi seseorang/Badan hokum perdata.
  3. Keputisan Negatif, yaitu keputusan yang dimohonkan oleh sesorang/badan hukum perdata kepada Badan/pejabat TUN tetapi sampai batas waktu persetujuan tidak juga ditanggapi oleh Badan/Pejabat TUN sehingga permohonan tersebut dengan sendirinya ditolak.

Tetapi pada kenyataannya terdapat suatu penafsiran mengenai Objek TUN di mana keputusan rektor universitas swasta dapat digugat di PTUN.

Meskipun berstatus satuan pendidikan tinggi swasta, Rektor PTS merupakan pejabat tata usaha negara yang keputusannya bisa digugat ke pengadilan. Contohnya putusan MA No. 61K/TUN/1999 dalam perkara Hj. Hartanti Rahayuningsih melawan Rektor Universitas Trisakti. Hj. Hartanti Rahayuningsih, dosen Fakultas Seni Rupa dan Desain itu menggugat SK Rektor No. 254/USAKTI/SKR/BAUM/DB/V/1997 tertanggal 13 Mei 1997. Berdasarkan SK ini Hartanti diberhentikan dengan hormat sebagai calon dosen biasa di fakultas tersebut.

Dalam perkara Hj. Hartanti Rahayuningsih melawan Rektor Universitas Trisakti, Majelis hakim agung beranggotakan German Hoediarto, Mangatas Nasution, dan Ny. Emin Aminah Achadiat memang membenarkan pemberhentian Hj Hartanti. Tetapi majelis menegaskan bahwa Universitas Trisakti merupakan ‘kepanjangan tangan dari Pemerintah’ untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi’.

Pengacara rektor sempat mendalilkan bahwa Rektor Universitas Trisakti bukanlah pejabat tata usaha negara sebagaimana dimaksud pasal 1 butir 2 UU No. 5 Tahun 1986. Tetapi majelis berpandangan lain. Meskipun seorang Rektor diangkat yayasan dan Senat, tetap ada campur tangan berupa ‘persetujuan’ dari Menteri Pendidikan. Dengan demikian Rektor tersebut dalam menerbitkan keputusan dapat disebut sebagai Pejabat TUN, oleh karenanya dapat digugat di PTUN.

Rektor PTS sebagai objek PTUN juga terdapat pada putusan MA No. 210K/TUN/2001, dalam sengketa antara Henki Idris Issakh melawan Rektor Universitas Tarumanegara. Perkara ini berkaitan dengan pemilihan Dekan Fakultas Ekonomi. Walaupun penggugat mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan, yang diangkat sebagai Rektor justru calon lain. Akhirnya Henki menggugat SK Rektor No. 021-SKR/UNTAR/III/2000 tertanggal 7 Maret 2000.

Di tingkat PN, gugatan Henki dikabulkan, SK Rektor yang menjadi objek sengketa dinyatakan tidak sah. Tetapi di tingkat banding, putusan itu dibatalkan. Barulah di tingkat kasasi, gugatan Henki kembali dikabulkan. Majelis hakim agung (Ny. Hj Asma Samik Ibrahim, M. Laica Marzuki, dan H. Benjamin Mengkoedilaga) berpendapat bahwa Rektor PTS ‘melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan’. Majelis merujuk antara lain pada UU No. 2 Tahun 1980 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.

Dalam hal melaksanakan perintah dari pemerintah Rektor PTS menjalankan fungsi yang sama dengan pejabat pemerintahan karena sebagai pejabat harus menyesuaikan kurikulum sistem pendidikan di PTS-nya dengan kurikulum yang diatur berdasarkan Pasal 38 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Melihat kedua ‘kasus’ tersebut, terlihat bahwa Rektor Universitas Swasta pun mempunyai hubungan dinas publik. Hubungan dinas publik dalam hal ini terkait dari teori Logmenn tentang hubungan dinas publik di mana dijelaskan adanya keterikatan seseorang untuk tunduk kepada perintah dari pemerintah untuk melakukan suatu atau beberapa macam jabatan yang dalam melakukan suatu atau beberapa macam jabatan itu dihargai dengan pemberian gaji dan beberapa keuntungan lainnya.

Login Mahasiswa

Tata Cara Membuat AKUN Mahasiswa

1. Kirim informasi via email
ke alamat:
info@stialanbandung.ac.id
mengenai :
- Nama
- NPM
- Tanggal Lahir
- Nama Depan Ibu Kandung
2. Setelah data dikirimkan,
administrator akan
membalas email Saudara
3. Setelah mendapat balasan
email dari administrator,
silakan membuat akun
melalui fasilitas yang telah
disediakan di website
STIA LAN Bandung.

PMB Online

Jumlah total Pendaftar sampai
dengan Sabtu, 25 Oktober 2014
Program S1 :  69  Pendaftar
Program S2 :  32  Pendaftar
24 pendaftar baru

Pengumuman

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Kontak Kami

Link Website