Text Size

Kaburnya Pengertian Istilah “Pejabat Negara”

Oleh:

Dinoroy M. Aritonang

Email: Alamat surel ini dilindungi dari robot spam. Anda perlu mengaktifkan JavaScript untuk melihatnya

Setiap orang yang berkecimpung dalam dunia pemerintahan pasti sangat familiar dengan istilah “pejabat publik”, “pejabat negara”, “pejabat politik” atau “pejabat karier”. Istilah-istilah ini amat sering dipakai secara bergantian. Namun yang menjadi persoalan adalah sebenarnya masing-masing istilah tersebut mempunyai pengertian yang amat berbeda satu sama lain.

Sebagai contoh seorang pengamat terkadang lebih sering menggunakan istilah “pejabat” saja untuk menjelaskan kedudukan dan kewenangan dari sebuah jabatan. Padahal sangat mungkin pengamat tersebut belum yakin bahwa “pejabat” yang dimaksud adalah “pejabat negara” atau bukan. Bahkan apakah termasuk “pejabat politik” atau bukan.

Sebagai penjelasan awal secara sederhana, dari segi etimologis istilah “pejabat publik” terdiri dari kata “pejabat” dan “publik”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “pejabat” berarti pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur) pimpinan dan “publik” berarti orang banyak atau umum. Apabila dipakai kata “jabatan”, istilah “jabatan” sendiri mempunyai pengertian pekerjaan atau tugas di pemerintahan atau organisasi.[1]

Selain istilah pejabat publik di atas, terdapat juga istilah “pejabat politik” yang juga sering digunakan. Miftah Thoha[2] menyebutkan: “istilah jabatan politik baru kita kenal setelah era reformasi ini karena banyak jabatan itu berasal dari kekuatan partai politik. Dahulu pada zaman pemerintahan Orde Baru jabatan itu dikenal sampai sekarang dengan istilah jabatan negara, pejabatnya disebut pejabat negara. Ketika itu dalam pemerintahan Orde Baru tidak dikenal jabatan politik”. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada jaman Orde Baru jabatan politik dapat dipersamakan dengan jabatan negara (pejabat negara).

Jimly Asshiddiqie[3] menyatakan bahwa: “para pejabat negara merupakan “political appointee” sedangkan pejabat negeri merupakan “administrative appointee”. Artinya para pejabat negara itu diangkat atau dipilih karena pertimbangan yang bersifat politik, sedangkan para pejabat negeri dipilih murni karena alasan administratif. Semua pejabat yang diangkat karena pertimbangan politik (political appointment) haruslah bersumber dan dalam rangka pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat. Karena rakyatlah yang pada pokoknya memegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam bidang politik kenegaraan. Pejabat yang diangkat atas pertimbangan yang demikian itulah yang biasa disebut sebagai pejabat negara yang dipilih atau “elected official”.

Untuk lebih menyederhanakannya, kita bisa pakai pendapat Bagir Manan[4] yang menyatakan bahwa lingkungan jabatan dalam organisasi negara dapat dibedakan dengan berbagai cara, yaitu:

(i) dibedakan antara jabatan alat kelengkapan negara (jabatan organ negara, jabatan lembaga negara), dan jabatan penyelenggara administrasi negara;

(ii) dibedakan antara jabatan politik dan bukan politik;

(iii) dibedakan antara jabatan yang secara langsung bertanggungjawab dan berada dalam kendali atau pengawasan publik dan yang tidak langsung bertanggungjawab dan tidak langsung berada dalam pengawasan atau kendali publik;

(iv) dibedakan pula antara jabatan yang secara langsung melakukan pelayanan umum dan tidak secara langsung melakukan pelayanan umum.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian “pejabat publik” berbeda secara substansial dengan istilah “pejabat politik”, sebab jabatan publik tidak selalu diisi melalui proses pemilihan umum atau layaknya mekanisme pemilihan pejabat melalui proses politik. Namun dapat juga diisi melalui pengangkatan dengan model dan prosedur tertentu.

Istilah pejabat publik banyak digunakan dalam sistem hukum asing dan lingkup hukum internasional. Hal ini dapat ditemukan dalam United Nations Convention against Corruption (UN Covention) dan Organization of Economic Co-operation and Development-Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions (OECD Covention), Menurut UN Covention, pejabat publik (public officials) adalah: “any person holding a legislative, executive, administrative or judicial office, whether appointed or elected; any other person who performs a public function or provides a public service; any other person defined as a public official in the domestic law”.[5]

Lalu, menurut OECD Convention, pejabat publik berarti: “any person holding a legislative, administrative or judicial office of a country, whether appointed or elected; any person exercising a public function for a foreign country, including for a public agency or public enterprise; and any official or agent of a public international organization”.[6] Apabila dilihat dari ruang lingkupnya kedua pengertian tersebut pada dasarnya sama. Perbedaannya hanya pada cakupan jabatan publik dalam lingkungan organisasi internasional.

Dalam Black's Law Dictionary juga disebutkan bahwa pejabat publik adalah “one who holds or is invested with a public office; a person elected or appointed to carry out some portion of a government's sovereign powers." Istilah “public officials” dipersamakan dengan istilah “public officers”.[7]

Mengenai pengertian istilah “pejabat negara”, dalam literatur lain, juga dikenal istilah ini. Sepintas memang istilah ini amat dekat atau sama dengan pengertian istilah “pejabat publik”. Dalam Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme diberikan batasan istilah “pejabat negara”. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Definisi lain dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Dalam Pasal 1 ayat (4) diatur bahwa “pejabat negara” adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan pejabat negara yang ditentukan oleh undang-undang.

Oleh karena beragamnya istilah tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya istilah “pejabat publik” berbeda dengan pengertian “pejabat negara” dan “pejabat politik”. Sebab cakupan pengertian “pejabat publik” lebih luas dari kedua istilah lainnya, dan mencakup kedua istilah tersebut.

Sebagai perbandingan, tidak selalu seseorang yang diangkat melalui proses politik melalui pemilihan umum (pejabat politik) dapat dikategorikan sebagai “pejabat negara”. Hal tersebut dapat dicontohkan dengan kedudukan anggota DPRD dan Bupati yang tidak dikategorikan sebagai pejabat negara. Namun ada pejabat negara yang diangkat tidak melalui proses politik yang sebagaimana lazimnya dikenal melalui proses pemilu, seperti pejabat komisi negara, yaitu anggota KPK.

Selain itu, penulis menyimpulkan, terdapat kesan bahwa seseorang yang duduk sebagai “pejabat karir eksekutif” (PNS senior) di sebuah kementerian dianggap sebagai “pejabat negara”. Meskipun secara yuridis tidak demikian, sebab kedudukannya hanya sebagai pejabat karir di lingkungan PNS.

Oleh karena itu, Penulis beranggapan bahwa lebih tepat jika menggunakan istilah “pejabat publik” dengan tujuan untuk mengakomodasi semua jenis jabatan publik yang lain. Hal inilah yang menjadi salah satu sebab mengapa kemudian istilah ”pejabat publik” menjadi lebih populer dipakai oleh berbagai kalangan.

Referensi

  • Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Cetakan II, Balai Pustaka, Jakarta.
  • Miftah Thoha, “Jabatan Politik dalam Pemerintahan”, Harian Kompas, 16 September 2010.
  • Jimly Asshiddiqie. 2010, “Perihal Undang-Undang”, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 373.
  • www.u4.no/themes/conventions/convdefpublicofficial.cfm, “Conventions overview-defining public officials”.
  • www.ncsl.org, “Ethics: Statutory Definitions of Public Official / Public Officer”.


[1] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Cetakan II, Balai Pustaka, Jakarta.

[2] Miftah Thoha, “Jabatan Politik dalam Pemerintahan”, Harian Kompas, 16 September 2010.

[3] Jimly Asshiddiqie. 2010, “Perihal Undang-Undang”, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 373.

[4] Bagir Manan, op.cit., hlm. 67.

[5] www.u4.no/themes/conventions/convdefpublicofficial.cfm, “Conventions overview-defining public officials”.

[6] Ibid.

[7] www.ncsl.org, “Ethics: Statutory Definitions of Public Official / Public Officer”.

Login Mahasiswa

Tata Cara Membuat AKUN Mahasiswa

1. Kirim informasi via email
ke alamat:
info@stialanbandung.ac.id
mengenai :
- Nama
- NPM
- Tanggal Lahir
- Nama Depan Ibu Kandung
2. Setelah data dikirimkan,
administrator akan
membalas email Saudara
3. Setelah mendapat balasan
email dari administrator,
silakan membuat akun
melalui fasilitas yang telah
disediakan di website
STIA LAN Bandung.

PMB Online

Jumlah total Pendaftar sampai
dengan Jumat, 25 April 2014
Program S1 :  64  Pendaftar
Program S2 :  31  Pendaftar
10 pendaftar baru

Pengumuman

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Kontak Kami

Link Website