Text Size

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Oleh:

Shinta Puspasari, S.H.

Email: Alamat surel ini dilindungi dari robot spam. Anda perlu mengaktifkan JavaScript untuk melihatnya

Berdasarkan Pasal (1) UU No. 2 Tahun 2004, perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat buruh karena adanya perselisihan hak, perselisihan kepentinagn, perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK), dan perselisihan antar serikat pekerja (SP)/buruh dalam satu perusahaan.

Perselisihan Hak timbul karena tidak terpenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan/penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, Perjanjian Kerja dan Perjanjian Kerja Bersama, contoh Upah pekerja yang seharusnya dibayar sesuai UMK tetapi dibayarkan lebih kecil. Perselisihan kepentingan timbul karena tidak ada kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang telah disepakati bersama, contoh Kepentingan pekerja dalam hal beribadah dibatasi. Perselisihan PHK timbul karena tidak ada kesesuaian pendapat mengenai PHK, contoh pekerja yang dituduh melakukan kesalahan tetapi pembuktiannya belum ada sudah terlabih dahulu di PHK. Perselisihan Antar SP timbul karena adanya ketidaksesuaian pendapat mengenai keanggotaan, hak dan kewajiban SP, contoh adanya perebutan pengakuan keanggotaan dan perebutan hak untuk berunding.

Keempat perselisihan yang telah disebutkan sebelumnya, memiliki alur penyelesaian yang berbeda-beda karena dilihat dari jenis perselisahan dan akibat yang ditimbulkan oleh masing-masing perselisihan. Tetapi pada prinsipnya semua jenis perselisihan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah/ secara bipatrid. Sesuai dengan UU no 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, penyelesaian perselisihan dapat dibagi ke dalam 2 alur, yaitu penyelesaian perselisihan di luar pengadilan (non litigasi) dan melalui pengadilan hubungan industrial (litigasi).

Pada penyelesaian hubungan industrial di luar pengadilan langkah pertama yang diambil para pihak adalah melakukan musyawarah/Bipatrid apabila perundingan mencapai kesepakatan maka akan dibuat perjanjian bersama yang harus dicatatkan di pengadilan hubungan industrial (PHI) agar bisa dieksekusi tetapi apabila perundingan tidak mencapai kesepakatan maka salah satu pihak mencatatkan perselisihannya ke Dinas Ketenagakerjaan pada kabupaten/kota dengan memperlihatkan catatan hasil perundingan bipatrid. Dinas ketenagakerjaan akan menawarkan model penyelesaian perselisihan apakah akan melalui Konsiliasi atau Arbitrase tetapi jika para pihak tidak menentukan pilihan maka akan dilakukan Mediasi.

Mediasi adalah penyelesaian perselisihan antara pekerja dan pengusaha yang ditengahi oleh seorang/lebih mediator yang netral dengan cara musyawarah . Mediator merupakan PNS yang diangkat oleh Menteri untuk menangani dan menyelesaikan keempat jenis perselisihan hubungan industrial sesuai dengan wilayah kewenangannya baik itu kabupaten/kota. Jika para pihak setuju dengan hasil mediasi maka akan dibuat Perjanjian Bersama dan dicatatkan pada PHI tetapi apabila mediasi tidak berhasil maka mediator akan mengeluarkan anjuran tertulis dan pihak yang berkeberatan atas anjuran tertulis tersebut yang mencatatkan perselisihannya ke PHI.

Konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan antara pekerja dan pengusaha yang ditengahi oleh seorang/lebih konsiliator yang netral dengan cara musyawarah. Konsiliator bukan PNS tetapi masyarakat yang telah mendapat kewenangan dan diangkat oleh Menteri. Konsiliator mempunyai kewenangan dan proses pemyelesaian yang sama dengan mediator tetapi kewenangan terhadap jenis perselisihannya yang berbeda. Konsiliator hanya dapat menangani perselisihan kepentingan, PHK, dan perselisihan antar SP dalam suatu perusahaan.

Berbeda dengan Konsilisasi dan Mediasi, Arbitrase adalah penyelesaian perselisihan antara pekerja dan pengusaha melalui kesepakatan tertulis pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan dan perselisihan antar SP dengan ditengahi oleh hakim arbiter. Hasil dari arbitrase adalah akta perdamaian (dicacatkan di PHI) yang sifatnya mengikat dan final, artinya hasil yang dikeluarkan oleh arbiter kekuatan hukumnya sama dengan keputusan hakim di pengadilan biasanya hasil keputusannya win win solution.

Apabila penyelesaian perselisihan melalui Mediasi dan Konsiliasi tidak berhasil maka para pihak dapat mengajukan perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Berdasarkan UUU No. 2 tahun 2004, PHI berwenang menangani keempat jenis perselisihan dengan ketentuan sebagai berikut:

Login Mahasiswa

Tata Cara Membuat AKUN Mahasiswa

1. Kirim informasi via email
ke alamat:
info@stialanbandung.ac.id
mengenai :
- Nama
- NPM
- Tanggal Lahir
- Nama Depan Ibu Kandung
2. Setelah data dikirimkan,
administrator akan
membalas email Saudara
3. Setelah mendapat balasan
email dari administrator,
silakan membuat akun
melalui fasilitas yang telah
disediakan di website
STIA LAN Bandung.

PMB Online

Jumlah total Pendaftar sampai
dengan Kamis, 24 April 2014
Program S1 :  64  Pendaftar
Program S2 :  31  Pendaftar
9 pendaftar baru

Pengumuman

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Kontak Kami

Link Website